SuaraParlemen.id, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya kebocoran anggaran fantastis senilai Rp1,05 triliun untuk pengadaan 25 ribu motor listrik impor oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Purbaya mengaku pos anggaran tersebut sebenarnya sudah ditolak tahun lalu, namun kembali muncul dalam sistem.
Dalam keterangannya, Menkeu menyebut insiden ini sebagai bentuk “kecolongan” yang melibatkan celah pada sistem perangkat lunak di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.
“Tahun lalu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi, saya tolak. Tapi sistem (software) dari Dirjen Anggaran itu sedang diperbaiki sehingga tidak kebobolan lagi seperti kemarin,” ujar Purbaya di Jakarta, (8/5/2026).
Purbaya menambahkan bahwa pihaknya kini tengah memperketat pengawasan melalui perbaikan sistem SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) agar belanja negara yang dinilai tidak wajar dapat terdeteksi lebih dini.
Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari perencanaan strategis tahun 2025. Kendaraan listrik tersebut ditujukan untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan di lapangan.
“Pengadaan motor memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” jelas Dadan dalam keterangan resminya.
Dadan juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini realisasi pengadaan telah mencapai lebih dari 21 ribu unit yang dilakukan secara bertahap sejak Desember 2025. Meski menjadi sorotan lantaran sempat ditolak Kemenkeu, BGN bersikeras bahwa pengadaan ini krusial demi kelancaran distribusi gizi di berbagai daerah.
Kasus ini kini menarik perhatian lembaga pengawas, termasuk KPK, yang mulai menyoroti pengadaan puluhan ribu unit kendaraan impor tersebut guna memastikan tidak ada kerugian negara dalam prosesnya. (Amel)
