SuaraParlemen.id, Jakarta – Eskalasi konflik di Timur Tengah mulai memberikan tekanan nyata pada kesehatan fiskal Indonesia. Lonjakan harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar Rupiah diprediksi akan memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, yang memaksa pemerintah untuk segera menyiapkan skenario penyelamatan.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, mendesak pemerintah untuk segera melakukan realokasi dan refocusing anggaran secara disiplin. Menurutnya, langkah taktis perlu diambil untuk memperkuat daya beli masyarakat yang terancam inflasi energi.
“Sangat rasional jika pemerintah menambah atau menyesuaikan bantuan sosial. Di sinilah fungsi APBN sebagai shock absorber atau peredam kejut harus dijalankan,” ujar Yusuf kepada Kontan, Kamis (12/3).
Opsi Pemangkasan Program Unggulan
Yusuf menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pengalihan anggaran dari proyek-proyek besar, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk dialokasikan ke pos bantuan sosial yang lebih mendesak.
Senada dengan kekhawatiran tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan simulasi risiko (stress test). Jika harga minyak mentah mencapai rata-rata US 92 per barel sepanjang tahun, defisit APBN berpotensi membengkak hingga 3,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)—melewati batas aman konstitusi sebesar 3%.
“Kami sudah hitung, kalau harga minyak di level itu, defisitnya bisa tembus 3,6%. Untuk mencegahnya, kami akan melakukan langkah efisiensi, salah satunya mungkin penghematan di program Makan Bergizi Gratis,” kata Purbaya dalam acara buka puasa bersama di Kementerian Keuangan, Jakarta.
Beban Subsidi Energi Meningkat
Tekanan pada APBN tidak hanya datang dari sisi belanja, tetapi juga melambatnya penerimaan negara. Yusuf Rendy mengingatkan bahwa kenaikan harga minyak otomatis meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi (BBM dan listrik).
Di sisi lain, lesunya ekonomi global membuat penerimaan pajak dan komoditas tidak bisa lagi diandalkan sepenuhnya. Oleh karena itu, efisiensi anggaran menjadi satu-satunya jalan keluar agar stabilitas fiskal tetap terjaga di tengah badai geopolitik global. (Amel)
