SuaraParlemen.id, Aceh – Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh, Kasibun Daulay, SH, secara resmi meminta dukungan penuh dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS untuk memperjuangkan tiga isu strategis masyarakat Serambi Mekah di tingkat nasional.
Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh Kasibun di hadapan jajaran Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sekretaris Umum DPW PKS se-Indonesia yang berlangsung di Jakarta, Ahad (21/6/2026).
Dalam forum konsolidasi nasional tersebut, Kasibun menekankan tiga isu krusial yang membutuhkan keberpihakan politik yang kuat dari pusat, khususnya melalui Sekretaris Jenderal PKS. Ketiga isu tersebut meliputi revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), keberlanjutan dana transfer Otonomi Khusus (Otsus), serta pengelolaan Blok Andaman.
Isu pertama yang disorot tajam adalah urgensi revisi UUPA. Kasibun menilai regulasi tersebut perlu disesuaikan agar tetap relevan dengan dinamika pembangunan saat ini, sekaligus memperkokoh kewenangan khusus yang dimiliki Aceh.
”Revisi UUPA penting untuk memperkuat posisi Aceh dalam menjalankan kewenangan khusus yang telah diamanahkan, sekaligus menyesuaikan dengan dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat saat ini,” tegas Kasibun.
Tak hanya itu, isu fiskal mengenai keberlanjutan dana transfer Otsus juga menjadi poin prioritas kedua. PKS Aceh menilai dana Otsus merupakan pilar vital dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik di daerah.
”Dana Otsus menjadi instrumen penting bagi Aceh dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, keberlanjutannya perlu mendapat perhatian serius,” tambahnya.
Pada poin ketiga, Kasibun membawa aspirasi terkait pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, terutama potensi minyak dan gas (migas) di Blok Andaman. Ia berharap kekayaan alam strategis ini dikelola dengan tetap menghormati wewenang daerah agar dampaknya dirasakan nyata oleh rakyat.
”Pengelolaan Blok Andaman harus mengedepankan prinsip keadilan, keberlanjutan, serta penghormatan terhadap kewenangan daerah, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Aceh,” jelasnya.
Menutup penyampaiannya, Kasibun berharap ketiga isu strategis ini diadopsi menjadi agenda kebijakan prioritas oleh DPP PKS di kancah nasional. Pihaknya optimis, dengan modal dukungan politik yang kuat dari pusat, masa depan dan kesejahteraan masyarakat Aceh dapat diwujudkan secara maksimal. (Kjp)
