SuaraParlemen.id, Jakarta – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menilai kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) tidak efektif dalam menghemat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, langkah ini tidak akan berdampak signifikan selama subsidi bahan bakar minyak (BBM) masih tinggi di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Iran dan Israel-Amerika Serikat (AS).
JK menjelaskan bahwa pola kerja WFH berpotensi membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun karyawan swasta merasa jenuh. Rasa bosan tersebut justru dapat memicu aktivitas di luar rumah yang tetap menggunakan kendaraan pribadi, sehingga konsumsi BBM tidak berkurang.
“Anda tinggal di rumah tiga hari. Kalau Anda tinggal di rumah tiga hari kan bosan juga, mau keluar lagi kan? Kalau keluar lagi pakai mobil lagi atau motor, ya sama saja sebenarnya,” ujar JK di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, (7/4/2026).
Menurut JK, kebijakan WFH harus dibarengi dengan pengurangan subsidi BBM agar lebih tepat sasaran. Ia berpendapat bahwa ketika harga BBM naik, masyarakat yang sedang menjalankan WFH akan berpikir ulang untuk bepergian jika tidak mendesak. Hal ini dinilai lebih efektif dibandingkan sekadar mewajibkan masyarakat berdiam di rumah namun tetap memiliki akses BBM murah untuk bepergian saat akhir pekan panjang (long weekend).
Lebih lanjut, JK mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kenaikan harga BBM guna menekan beban subsidi energi yang kian membengkak. Ia memperingatkan bahwa mempertahankan harga BBM murah di tengah krisis global hanya akan memicu kemacetan dan menambah beban utang negara.
“Kalau meningkat terus maka utang naik terus. Kenaikan utang justru lebih berbahaya dalam jangka panjang,” tegas JK. Ia menekankan bahwa dampak dari tumpukan utang tersebut pada akhirnya akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. (Amel)
