SuaraParlemen.id, Jambi – Ketua DPD HKTI Provinsi Jambi, Dr. Ir. H. AR Sutan Adil Hendra, MM, memberikan catatan kritis terhadap capaian pertumbuhan ekonomi Jambi yang menyentuh angka 4,93 persen. Meski patut diapresiasi sebagai indikator peningkatan kesejahteraan, ia mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan angka statistik tersebut.
Menurut sosok yang akrab disapa SAH ini, struktur ekonomi Jambi masih didominasi oleh sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan komoditas mentah. Kondisi ini dinilai membuat ekonomi daerah sangat rapuh terhadap guncangan harga global dan perubahan cuaca ekstrem.
“Pertumbuhan 4,93 persen tentu kita syukuri, tetapi jangan sampai terlena. Selama ekonomi Jambi bergantung pada komoditas mentah, masyarakat petani tetap berada dalam posisi rentan. Begitu harga sawit turun atau panen terganggu, daya beli masyarakat langsung anjlok,” ujar Sutan Adil Hendra di Jambi, Selasa (7/4).
Terkait penurunan angka kemiskinan menjadi 6,89 persen, SAH meminta pemerintah membacanya secara hati-hati. Ia menekankan bahwa secara riil, masih banyak warga yang secara statistik berada di atas garis kemiskinan, namun secara ekonomi masih sangat rentan memenuhi kebutuhan pokok.
Ia juga menyoroti kontraksi sektor konstruksi yang minus 4,14 persen sebagai sinyal perlambatan investasi. Padahal, sektor ini memiliki efek berantai (multiplier effect) yang besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi masyarakat.
Sebagai solusi, SAH mendesak pemerintah daerah untuk serius mendorong hilirisasi hasil pertanian dan perkebunan. Ia menilai Jambi sangat membutuhkan industri pengolahan sawit, karet, hingga pinang agar nilai tambah produk dinikmati di dalam daerah, bukan oleh daerah lain.
“Kalau hanya menjual bahan mentah, petani kita akan terus didikte harga pasar global. Dengan adanya industri pengolahan di Jambi, lapangan kerja akan bertambah dan harga jual hasil produksi petani menjadi lebih stabil,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan ekonomi yang sesungguhnya bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan kemampuan pemerintah dalam menciptakan pekerjaan berkualitas dan menjaga stabilitas pendapatan petani di pedesaan. (Amel)
