SuaraParlemen.id, Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa anggaran pendidikan nasional tidak mengalami pengurangan. Sebaliknya, pemerintah justru memperkuat sektor ini melalui program revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat yang berdampak luas bagi ekonomi masyarakat.
“Program revitalisasi sekolah dan Sekolah Rakyat bukan hanya fokus pada pendidikan, tapi memiliki dampak ekonomi yang luas atau multiplier effect yang nyata,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, (26/3).
Qodari menjelaskan bahwa keberlanjutan kedua program ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat anggaran pendidikan, bukan menguranginya. Pada tahun 2025 saja, target revitalisasi mencakup 16.167 satuan pendidikan—meningkat signifikan dari target awal 10.000 sekolah atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
Hingga 11 Maret 2026, sebanyak 16.062 sekolah dilaporkan telah selesai dibangun, sementara 105 sekolah lainnya sedang dalam tahap penyelesaian. Selain itu, pemerintah memprioritaskan program Sekolah Rakyat untuk memperluas akses bagi 20 persen kelompok masyarakat terbawah (desil 1 dan 2).
“Pembangunan tahap kedua ini ditargetkan menyerap sekitar 58.000 tenaga konstruksi dan 5.200 tenaga pendidik. Ini tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui lapangan kerja baru,” tambah Qodari.
Sebagai rencana jangka panjang, pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat permanen hingga tahun 2029. Dengan kapasitas 1.080 siswa per sekolah, program ini diharapkan mampu menjangkau 540.000 siswa kurang mampu setiap tahunnya di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Jawa hingga Papua. (Amel)
