SuaraParlemen.id, Jambi – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi berkomitmen penuh untuk menjamin pemenuhan hak dasar warga Suku Anak Dalam (SAD). Layanan pendidikan, kesehatan, hingga akses air bersih menjadi prioritas utama pemerintah bagi warga SAD yang tersebar di berbagai wilayah di Provinsi Jambi.
Kepastian ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman, saat menerima perwakilan aksi massa di Kantor Gubernur Jambi, Rabu. Sebagai langkah konkret, pemerintah dan perwakilan SAD sepakat membentuk forum khusus sebagai wadah komunikasi dan penyelesaian persoalan di lapangan.
“Secara umum pemerintah merespons, mengapresiasi, dan mendukung. Memang ada tuntutan dasar yang harus segera kita tindak lanjuti melalui wadah komunikasi ini,” ujar Sudirman di Jambi, (12/2).
Strategi Khusus Kelompok Nomaden
Sudirman menjelaskan bahwa penanganan terhadap SAD memerlukan pendekatan yang berbeda dan tidak bisa disamaratakan. Pemerintah tengah menyiapkan strategi khusus, terutama bagi kelompok yang masih mempertahankan pola hidup berpindah atau nomaden.
Pembahasan mengenai kesejahteraan SAD ini sebenarnya telah lama digarap oleh Pemprov Jambi dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari organisasi nirlaba (NGO), pemangku kebijakan, hingga sektor swasta. Meski demikian, Sudirman menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan.
“Penyelesaian ini membutuhkan waktu dan sinergi. Tidak hanya menjadi tanggung jawab provinsi, tetapi juga harus melibatkan pemerintah kabupaten serta pemerintah pusat,” tambahnya.
Optimisme Sinergi Pusat dan Daerah
Sekda menilai perhatian dari pemerintah pusat saat ini menjadi momentum positif agar program pemerintah dapat berjalan seiring dengan tuntutan masyarakat di akar rumput.
“Saya optimistis persoalan yang dihadapi SAD bukan hal yang mustahil untuk diselesaikan, asalkan dilakukan secara bertahap dan melibatkan seluruh pihak terkait. Kami sudah mulai membicarakan langkah-langkah teknisnya,” tutup Sudirman. (Amel)
