SuaraParlemen.id, Tangsel – Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Nusaibah Jazuli, mempertanyakan efektivitas implementasi Sistem Satu Arah (SSA) yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangsel. Hal tersebut ditegaskannya dalam rapat koordinasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Komisi IV, Rabu (1/4/2026).
Nusaibah menekankan bahwa kebijakan SSA seharusnya didasarkan pada hasil evaluasi yang terukur agar tidak sekadar memindahkan titik penumpukan kendaraan ke ruas jalan lain. Ia mendesak pemerintah untuk memberikan bukti konkret mengenai sejauh mana kebijakan ini mampu memangkas durasi perjalanan masyarakat di titik-titik krusial.
“Kebijakan satu arah jangan sampai hanya menjadi solusi sesaat yang justru menciptakan simpul kemacetan baru di jalur alternatif,” ujar legislator dari Fraksi PKS tersebut.
Selain masalah SSA, Nusaibah juga menyoroti perbedaan antara data administratif dengan realitas di lapangan. Ia mempertanyakan validitas data tahun 2026 yang hanya mencatat 10 titik kemacetan di seluruh wilayah Tangsel. Menurutnya, Dishub harus lebih transparan dan memperbarui data agar sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi warga setiap hari.
Terkait kendala birokrasi pada jalan nasional dan provinsi yang melintasi Tangsel, Nusaibah meminta Dishub untuk lebih proaktif dalam menjalin komunikasi lintas otoritas. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak mau tahu mengenai status kepemilikan jalan; yang mereka butuhkan adalah solusi nyata atas kemacetan yang berdampak langsung pada warga Tangsel.
Dalam kesempatan tersebut, aspirasi warga mengenai kerusakan infrastruktur dan kemacetan kronis di Flyover Ciputat serta rencana peningkatan Jalan H. Usman juga turut disampaikan. Nusaibah mengapresiasi langkah koordinasi yang telah berjalan, namun ia menuntut adanya eksekusi yang lebih cepat di lapangan.
Menutup pernyataannya, ia meminta pemerintah daerah untuk melakukan pendekatan persuasif dan evaluasi mendalam terkait rencana pembangunan di Jalan H. Usman agar program tersebut tidak berbenturan dengan kepentingan masyarakat setempat.
