SuaraParlemen.id, Jambi – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jambi mendorong para penyedia jasa travel ilegal untuk segera beralih menjadi angkutan resmi. Langkah ini diambil guna menjamin kepastian keamanan dan kenyamanan penumpang, khususnya dalam menyambut arus mudik Lebaran 2026 mendatang.
Kepala Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian Dishub Provinsi Jambi, Faizal Reza, mengungkapkan bahwa penggunaan travel tidak resmi sangat berisiko bagi masyarakat. Salah satu risiko utamanya adalah tidak adanya jaminan asuransi jika terjadi kecelakaan.
“Jadi misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, penumpang tidak terdaftar di asuransi karena status kendaraannya tidak resmi,” ujar Faizal Reza di Jambi, Rabu (11/02/2026).
Menurut Faizal, keberadaan travel ilegal saat ini cukup menjamur di wilayah Jambi, terutama untuk rute antar kota dalam provinsi (AKDP). Meskipun upaya penertiban terus dilakukan oleh pemerintah bersama aparat penegak hukum, jumlah praktik liar tersebut dinilai belum menunjukkan penurunan yang signifikan.
Sebagai solusi, pemerintah mengimbau para sopir perorangan untuk mendaftarkan kendaraan mereka dan bermitra dengan Perusahaan Otobus (PO) yang resmi. Dengan bergabung ke PO, pengawasan akan lebih mudah dilakukan dan hak masyarakat sebagai penumpang akan dijamin sepenuhnya melalui asuransi.
Selain faktor keamanan, beralih ke plat kuning juga memberikan keuntungan ekonomis bagi pemilik kendaraan. Faizal menjelaskan bahwa kendaraan plat kuning berhak mendapatkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dari pemerintah serta keringanan biaya pajak tahunan dibandingkan dengan plat hitam.
“Kami mengimbau untuk menggunakan plat kuning. Kemudahannya, pajak lebih murah dan BBM bisa menggunakan subsidi,” jelasnya menambahkan.
Berdasarkan data penetapan jaringan trayek tahun 2026, Provinsi Jambi tercatat memiliki 46 trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi. Rute-rute ini melayani jarak mulai dari 22 kilometer hingga 312 kilometer hingga menjangkau wilayah perbatasan provinsi. (Amel)
