SuaraParlemen.id, Banda Aceh – Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (Bipeka) DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) se-Aceh di Banda Aceh, Kamis (15/5/2026). Pertemuan strategis ini difokuskan pada upaya konkret pencegahan kekerasan dan pelecehan terhadap anak yang belakangan ini kian mengkhawatirkan masyarakat.
Kegiatan ini dirangkaikan dengan Workshop Forum Kajian Strategis Perempuan dan Keluarga bertema “Peran Keluarga dalam Pencegahan Kekerasan dan Pelecehan di Lingkungan Sekitar Anak”. Sejumlah tokoh hadir sebagai pemateri, di antaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Aceh, Meutia Juliana; Ketua MPD Kota Banda Aceh, Salman Ishak; serta Ketua PW HIMPAUDI Aceh, Yulia Sary.
Ketua Bipeka DPW PKS Aceh, Tati Meutia Asmara, menegaskan bahwa PKS memiliki komitmen serius dan konsisten dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak. Ia menyoroti kasus kekerasan di tempat penitipan anak yang baru-baru ini terjadi sebagai alarm keras bagi semua pihak.
“Kita tidak mentolerir apa pun jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami berharap ada evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan,” tegas Tati dalam forum tersebut.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan keluarga adalah kunci utama dalam membangun lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Dukungan serupa juga disampaikan oleh Dinas PPPA Aceh dan PW HIMPAUDI Aceh yang menekankan pentingnya langkah bersama menghadapi isu pelecehan yang menjadi perhatian publik.
Sebagai output nyata dari pertemuan ini, Bipeka PKS Aceh menghasilkan rekomendasi strategis, salah satunya adalah mendorong pengesahan Qanun Ketahanan Keluarga. Regulasi ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk memperkokoh ketahanan keluarga serta mempercepat pencegahan kekerasan di lingkungan masyarakat. (Kjp)
