SuaraParlemen.id, Surabaya – Komisi D DPRD Kota Surabaya menyoroti karut-marut validitas data bantuan sosial (bansos) pendidikan yang dinilai masih belum akurat di lapangan. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama sejumlah dinas terkait di ruang Komisi D, Rabu (15/4/2026).
Ketua Komisi D, Akmarawita Kadir, memimpin langsung rapat yang dihadiri oleh Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Bappeda, hingga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata guna membahas skema bantuan mulai dari jenjang sekolah hingga kuliah.
Anggota Komisi D, Johari Mustawan—yang akrab disapa Bang Jo—menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang wajib dijamin negara. Namun, ia menyayangkan proses penyaluran bantuan yang sering terganjal masalah administratif dan data yang tidak sinkron.
“Pelaksanaan survei data sosial masih banyak yang kurang valid. Kami menemukan banyak data warga yang tiba-tiba dinonaktifkan, sehingga mereka harus memulai proses aktivasi ulang dari nol di tingkat kelurahan,” ungkap Bang Jo.
Ia mendesak Dinas Sosial (Dinsos) untuk tidak membiarkan petugas di tingkat bawah bekerja sendirian. Menurutnya, Dinsos harus memberikan dukungan penuh kepada petugas kelurahan dan kecamatan agar proses verifikasi ulang bisa berjalan cepat dan optimal bagi warga yang membutuhkan.
Selain persoalan data, Bang Jo menyoroti minimnya informasi yang sampai ke telinga masyarakat. Hingga saat ini, dewan masih terus dibanjiri pertanyaan warga mengenai teknis bantuan sekolah, biaya kuliah, hingga program bagi penghafal kitab suci.
Guna meminimalisir kebingungan publik, ia mendorong pemerintah kota untuk memperkuat sosialisasi secara masif. Beberapa poin utama yang ditekankan antara lain:
- Transparansi Informasi: Meminta dinas memberikan data komprehensif kepada DPRD agar dewan bisa membantu menjawab keluhan warga.
- Perluasan Jangkauan: Sosialisasi harus menyentuh seluruh program, termasuk bantuan PAUD hingga beasiswa mahasiswa.
- Verifikasi Partisipatif: Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses validasi data di lapangan.
“Sosialisasi harus lebih masif agar seluruh program bantuan pendidikan bisa diketahui dan dimanfaatkan oleh warga yang benar-benar berhak,” tegas politisi tersebut.
Melalui langkah evaluasi ini, Komisi D berharap program bansos pendidikan di Surabaya ke depannya dapat berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat tanpa terkendala masalah birokrasi data.
