SuaraParlemen.id, Jambi – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mulai memetakan strategi baru untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi aset yang selama ini belum tergarap maksimal. Hingga 31 Maret 2026, realisasi pendapatan Kota Jambi tercatat telah menyentuh angka Rp130 miliar.
Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., menegaskan bahwa pengelolaan aset secara profesional dan transparan menjadi prioritas untuk menciptakan sumber pendapatan baru. Ia telah menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan percepatan.
“Kami mendorong aset-aset yang belum optimal agar segera disewakan kepada pihak ketiga. Mekanismenya akan mengacu pada regulasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) agar perhitungan nilainya jelas dan akuntabel,” ujar Maulana dalam keterangannya.
Selain fokus pada aset, Maulana juga menyoroti perubahan struktur pada retribusi sektor kesehatan. Seiring dengan peralihan status banyak unit kesehatan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pola pencatatan pendapatan kini mengalami pergeseran. Meski demikian, ia memastikan pengawasan tetap dilakukan secara ketat.
“Pendapatan BLUD tetap menjadi perhatian kami. Di sisi lain, kontribusi masyarakat melalui ketaatan membayar pajak sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPPRD Kota Jambi, Ardi, mengungkapkan meski realisasi PAD tahun 2025 sukses melampaui target hingga di atas 100 persen, tahun 2026 membawa tantangan teknis tersendiri.
“Realisasi Rp130 miliar hingga akhir Maret ini sudah dikonfirmasi bersama BPKAD. Namun, kami mengakui adanya penurunan rata-rata di sektor retribusi akibat beberapa kendala teknis di lapangan. Ini yang sedang kami upayakan solusinya,” jelas Ardi. (Amel)
