SuaraParlemen.id, Takengon – Rencana Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk menggelar ajang budaya pacuan kuda menjelang Idul Adha 1447 Hijriah menuai protes keras dari masyarakat. Penolakan ini dipicu oleh kondisi warga yang dinilai belum pulih sepenuhnya pascabencana alam yang melanda wilayah tersebut pada November 2025 lalu.
Sejumlah warga, khususnya di wilayah terdampak, menilai pelaksanaan kegiatan hiburan saat ini bukan merupakan prioritas utama pemerintah daerah. Mereka mendesak agar anggaran dan fokus perhatian dialihkan untuk percepatan pemulihan infrastruktur yang masih rusak.
Salah seorang tokoh pemuda asal Kampung Bintang, Junaifi, menyatakan kekecewaannya terhadap rencana pemerintah yang justru menggagas public hearing terkait acara tersebut. Menurutnya, langkah ini berisiko memicu perpecahan dan perdebatan di tengah masyarakat yang sedang membutuhkan ketenangan.
“Masih banyak hal mendesak pascabencana yang harus segera dibenahi. Jangan sampai masyarakat justru dibenturkan antara yang pro dan kontra,” ujar Junaifi, (17/4/2026).
Ia menegaskan bahwa kebutuhan mendesak saat ini adalah perbaikan akses jalan dan jembatan yang rusak parah, seperti ruas jalan Takengon–Bintang dan Seule–Simpil. Kerusakan di titik-titik tersebut menghambat mobilitas ekonomi dan akses menuju sentra produksi masyarakat.
“Yang kami butuhkan bukan hiburan, tapi perbaikan jalan dan jembatan agar ekonomi bisa kembali bergerak. Kami menolak pacuan kuda digelar sebelum akses jalan benar-benar aman. Utamakan keselamatan sebelum healing,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat berharap pemerintah daerah dapat meninjau ulang rencana tersebut dan lebih fokus pada penanganan dampak bencana yang hingga kini masih dirasakan warga. (Kjp)
