SuaraParlemen.id, Jambi – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jambi mengambil langkah agresif untuk menertibkan kesemrawutan parkir sekaligus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menghadapi Tahun Anggaran 2026, Dishub mengalokasikan dana hampir Rp400 juta dari APBD untuk pengadaan atribut juru parkir (jukir) dan cetak karcis resmi, (16/3/2026).
Langkah ini diambil sebagai jawaban atas keluhan klasik masyarakat terkait maraknya jukir liar dan kebocoran PAD di sektor perparkiran. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp395.160.000, yang dibagi ke dalam dua pos besar: pengadaan atribut fisik dan biaya operasional karcis.
Untuk membedakan jukir resmi dengan jukir liar, Dishub mengalokasikan Rp149.850.000 guna “mendandani” para petugas di lapangan. Anggaran ini mencakup pengadaan rompi sebagai komponen termahal senilai Rp66,6 juta, disusul topi pet doublemesh senilai Rp46,6 juta.
Selain itu, para jukir akan dibekali ID Card resmi dengan total anggaran Rp19,9 juta, serta peluit dan tali pengikat senilai Rp16,6 juta. Dengan atribut lengkap ini, masyarakat diharapkan tidak lagi ragu dalam mengidentifikasi petugas parkir yang legal.
Porsi anggaran terbesar justru tersedot pada produksi karcis resmi yang mencapai Rp245.310.000. Pengadaan ini dilakukan melalui mekanisme E-Purchasing yang dibagi menjadi empat kategori:
- Karcis Roda Dua: Rp105,4 juta.
- Karcis Roda Empat: Rp72,1 juta.
- Stiker Berlangganan (R2 & R4): Rp39,9 juta.
- Karcis Tempat Khusus: Rp27,7 juta.
Investasi besar ini menjadi pertaruhan bagi Dishub Kota Jambi. Publik menuntut agar kucuran dana ratusan juta tersebut berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan di lapangan dan transparansi setoran PAD.
Masyarakat berharap, dengan modal besar ini, tidak ada lagi praktik premanisme berkedok parkir di minimarket maupun tepi jalan protokol. Target utamanya adalah memastikan PAD 2026 melesat tajam dan menutup celah kebocoran anggaran yang selama ini terjadi. (Amel)
