SuaraParlemen.id, Jambi – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Gedung Mahligai 9 Bank Jambi, Jumat (20/02/2026). Pertemuan strategis ini fokus pada tiga agenda utama: penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penataan tata ruang, serta penanganan konflik agraria di Provinsi Jambi.
Rombongan DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Dede Yusuf, disambut langsung oleh Gubernur Al Haris beserta jajaran direksi Bank Jambi dan kepala daerah se-Provinsi Jambi.
Dalam arahannya, Dede Yusuf menekankan pentingnya profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan BUMD. Hal ini berkaca pada data Kementerian Dalam Negeri yang menunjukkan hanya sekitar 40 persen BUMD di Indonesia dalam kondisi sehat.
“Kami tengah merencanakan penyusunan Undang-Undang tentang BUMD. Tujuannya agar aspek regulasi dan manajerial semakin kuat, sehingga BUMD benar-benar menjadi motor penggerak Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Dede Yusuf.
Selain itu, Komisi II mendorong implementasi kebijakan satu peta (One Map Policy) untuk menghindari tumpang tindih lahan yang kerap memicu konflik agraria.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasinya dan melaporkan kondisi terkini 20 BUMD yang ada di Jambi. Ia menyoroti kinerja Bank Jambi yang menunjukkan tren positif, meski saat ini tengah berupaya memenuhi ketentuan modal inti Rp3 triliun melalui skema Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank BJB.
“Kinerja Bank Jambi relatif baik hingga ke pelosok. Fokus kita sekarang adalah penguatan permodalan agar sesuai regulasi OJK dan meningkatkan daya saing,” ungkap Al Haris.
Selain perbankan, Gubernur juga memaparkan potensi pendapatan baru melalui PT Jambi Indoguna Internasional. Saat ini, BUMD tersebut sedang dalam tahap due diligence untuk memperoleh Participating Interest (PI) di sektor migas, bekerja sama dengan PetroChina dan Jetstone Energy.
“Jika proses PI ini terealisasi, Jambi akan memiliki sumber pendapatan baru yang sangat strategis bagi pembangunan daerah,” pungkasnya.
Pertemuan diakhiri dengan dialog interaktif antara anggota DPR RI dan para Bupati/Wali Kota guna menyerap aspirasi terkait kendala tata ruang dan agraria di wilayah masing-masing. (Amel)
