SuaraParlemen.id, Surabaya – Kasus perundungan yang menimpa seorang remaja putri di wilayah Tambaksari menjadi perhatian serius DPRD Kota Surabaya. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Johari Mustawan, menegaskan peristiwa ini merupakan “alarm keras” yang menuntut penguatan sinergi seluruh elemen masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak.
Hal tersebut disampaikan Johari dalam rapat dengar pendapat (hearing) di Komisi D bersama Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3APPKB), Satpol PP, serta jajaran Camat Simokerto dan Tambaksari, Rabu (19/2).
Tren Perundungan Meningkat Tajam
Dalam pertemuan tersebut, pria yang akrab disapa Bang Jo ini menyoroti data nasional yang menunjukkan lonjakan kasus perundungan hingga 604 persen dalam lima tahun terakhir. Khusus periode 2024-2025, terjadi kenaikan sebesar 18,7 persen yang harus segera diintervensi.
“Kita tidak boleh menormalisasi kekerasan dalam bentuk apa pun. Program perlindungan anak tidak boleh hanya berhenti pada tataran administratif, tetapi harus memberikan dampak nyata pada penurunan angka kasus,” tegas Johari.
Dorong Sinergi Satgas dan Inovasi Teknologi
Menurutnya, penanganan perundungan tidak dapat dilakukan secara parsial. Ia mendesak adanya kolaborasi tugas mulai dari tingkat kecamatan hingga RT/RW, melibatkan Satgas PAA, Puspaga, KSH, hingga Satpol PP.
Selain sinergi SDM, Bang Jo mengusulkan inovasi berbasis teknologi melalui sistem rekam jejak anak secara real-time. Sistem ini diharapkan terintegrasi dengan Dinas Komdigi Kota Surabaya untuk memantau perilaku anak dengan tetap menjaga kerahasiaan data.
Momentum Evaluasi Bersama
Di akhir keterangannya, Johari berharap kejadian ini menjadi momentum bagi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk lebih responsif mendeteksi potensi perundungan sejak dini.
“Anak-anak adalah generasi masa depan. Tanggung jawab kita bersama untuk memastikan mereka tumbuh di lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan,” pungkasnya.
