SuaraParlemen.id, Bangladesh – Sejarah baru tercipta di Bangladesh. Pemimpin Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), Tarique Rahman, resmi dilantik sebagai Perdana Menteri ke-11 pada Selasa (17/2). Pelantikan ini menandai berakhirnya masa transisi dan dimulainya pemerintahan definitif pertama pasca-pergolakan politik besar tahun 2024.
Prosesi pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Presiden Mohammed Shahabuddin di depan Gedung Parlemen, Dhaka. Selain Tarique Rahman, sebanyak 49 anggota kabinet dan 297 anggota parlemen ke-13 juga turut dilantik dalam upacara khidmat tersebut.
Kembalinya Demokrasi Setelah 18 Bulan
Pemerintahan baru ini merupakan hasil pemilu pekan lalu, yang menjadi pemilu pertama sejak jatuhnya rezim Liga Awami yang telah berkuasa selama 15 tahun. Sebelumnya, Bangladesh dipimpin oleh pemerintahan sementara di bawah arahan peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, sejak Agustus 2024.
“Pemerintahan terpilih ini adalah buah dari penantian selama 18 bulan terakhir,” ujar sumber otoritas setempat.
Dalam pemilu kali ini, BNP bersama koalisinya berhasil menyapu bersih mayoritas dua pertiga kursi parlemen dengan mengamankan 212 dari 300 kursi yang tersedia. Sementara itu, Partai Liga Awami tercatat tidak berpartisipasi dalam kontestasi politik tersebut.
Partisipasi Pemilih Meningkat Tajam
Antusiasme warga Bangladesh dalam menentukan masa depan negara terlihat dari tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 59,44 persen dari total 127,6 juta pemilih terdaftar. Angka ini melonjak signifikan dibandingkan pemilu Januari 2024 yang hanya menyentuh 41,8 persen.
Selain memilih wakil rakyat, masyarakat juga menyetujui referendum reformasi konstitusi dengan suara dukungan melampaui 60 persen.
Dihadiri Tokoh Internasional
Momentum pelantikan ini turut disaksikan oleh sejumlah pemimpin dunia, di antaranya:
- Presiden Maladewa, Mohamed Muizzu
- Perdana Menteri Bhutan, Tshering Tobgay
- Menteri Perencanaan Pakistan, Ahsan Iqbal
- Wakil Sekretaris Jenderal Inggris, Seema Malhotra
Hadir pula Muhammad Yunus yang secara simbolis menyerahkan tampuk kekuasaan kepada pemerintahan baru, menandai tuntasnya tugas pemerintahan sementara dalam mengawal transisi demokrasi di Bangladesh. (Amel)
