SuaraParlemen.id, Padang – Pemerintah pusat resmi mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana di Sumatera Barat. Dari total dana tersebut, sebesar Rp600 miliar dikhususkan untuk menangani krisis air bersih yang melanda Kota Padang.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pemulihan layanan air bersih menjadi prioritas utama karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini sesuai dengan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Anggaran ini difokuskan untuk memastikan layanan dasar masyarakat, terutama air bersih, kembali berjalan normal. Kami targetkan sebelum Ramadan, persoalan air di Kota Padang sudah tertangani,” ujar Dody saat meninjau Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Pangilun, Jumat (30/1/2026).
Sebagai solusi jangka pendek, Kementerian PU mengerahkan armada mobil tangki air ke wilayah terdampak. Langkah ini dilakukan secara paralel dengan pembangunan sumur bor dan perbaikan sistem pengolahan air permanen.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengungkapkan bahwa gangguan pasokan air hingga kini masih dirasakan warga di empat kecamatan, yakni Pauh, Kuranji, Nanggalo, dan Padang Utara. Ia berharap adanya pembenahan aliran sungai secara menyeluruh agar dampak bencana tidak meluas.
Senada dengan hal tersebut, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyebut IPA Gunung Pangilun merupakan fasilitas vital yang menyuplai 500 liter air per detik. Pascabencana, kapasitas produksi terganggu dan banyak sumur warga yang mengering.
“Dukungan pemerintah pusat sangat krusial bagi warga Padang saat ini agar kebutuhan air bersih terpenuhi kembali,” kata Fadly.
Usai meninjau IPA Gunung Pangilun, Menteri PU beserta rombongan, termasuk Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, melanjutkan peninjauan ke kawasan Gunung Nago untuk memastikan normalisasi sungai dan pemulihan sistem pengairan berjalan sesuai rencana. (Amel)
