SuaraParlemen.id, Surabaya – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi kemahasiswaan Cipayung Plus menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Senin (15/6). Kedatangan massa tersebut bertujuan untuk menyampaikan tiga tuntutan krusial terkait evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penurunan harga BBM non-subsidi, serta perbaikan kondisi ekonomi nasional.
Aksi yang berlangsung sejak siang hari tersebut berjalan dengan tertib, damai, dan mendapatkan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Secara bergantian, para orator menyampaikan aspirasi di atas mimbar bebas sebelum akhirnya menyerahkan dokumen tuntutan resmi kepada jajaran pimpinan DPRD Kota Surabaya.
Koordinator Lapangan aksi, Arsyad Habibilah, menegaskan bahwa pergerakan ini didasari oleh kegelisahan terhadap kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah yang kian menghimpit.
”Kami membawa tiga tuntutan utama hari ini. Pertama, membatalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG); kedua, menurunkan harga Pertamax; serta ketiga, melakukan langkah nyata perbaikan kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini masih dirasakan sangat berat oleh sebagian besar kalangan,” tegas Arsyad di hadapan awak media.
Massa aksi ditemui langsung secara persuasif oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, didampingi Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko. Di tengah kepungan mahasiswa, dialog konstruktif pun terjalin dengan sehat.
Bahtiyar Rifai menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap model penyampaian aspirasi mahasiswa yang dinilai dewasa dan taat hukum. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan manifestasi nyata dari hak konstitusional warga negara yang dijamin langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Merespons tuntutan mengenai harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis Pertamax, Bahtiyar memberikan penjelasan mengenai batasan kewenangan daerah.
”Terkait kebijakan harga BBM, hal tersebut sepenuhnya merupakan domain dan kewenangan pemerintah pusat. Kita juga perlu memahami bersama bahwa yang mengalami penyesuaian harga saat ini adalah jenis BBM non-subsidi,” jelas Bahtiyar.
Di sisi lain, mengenai tuntutan evaluasi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialamatkan kepada Presiden RI, Bahtiyar menyatakan kesepakatannya. Ia menyoroti dinamika internal yang sempat terjadi di tingkat pusat sebagai dasar urgensi evaluasi berkala.
”Mengenai perbaikan tata kelola MBG, kami sangat sepakat. Beberapa waktu lalu kita melihat dinamika krusial di Badan Gizi Nasional (BGN) hingga terjadi pencopotan tiga pimpinan. Oleh karena itu, DPRD Surabaya mendukung penuh dorongan dari rekan-rekan Cipayung Plus agar program ini dikelola secara akuntabel demi kemaslahatan masyarakat,” imbuhnya.
Politisi tersebut menegaskan bahwa legislatif di tingkat daerah berkomitmen menjadi jembatan penghubung yang solid. Seluruh poin tuntutan yang tertuang dalam berkas mahasiswa dipastikan segera dikirim ke instansi terkait di tingkat nasional.
”Akan kami sampaikan seluruh aspirasi ini ke pemerintah pusat, baik via DPR RI, Presiden, maupun kementerian dan kabinet yang memiliki kewenangan langsung atas isu-isu tersebut,” kata Bahtiyar mantap.
Senada dengan itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyoroti fungsi ideal mahasiswa sebagai pilar pengawas jalannya pemerintahan (social control).
”Mahasiswa adalah motor kontrol sosial yang sangat penting untuk mengingatkan para penyelenggara negara. Aspirasi yang disalurkan secara tertib dan konstruktif seperti hari ini merupakan masukan yang sangat berharga bagi penyempurnaan kebijakan publik,” kata Yona.
Ia juga menambahkan bahwa pintu gedung DPRD Kota Surabaya akan selalu terbuka lebar bagi ruang-ruang diskusi interaktif bersama masyarakat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan inklusif.
Setelah dokumen tuntutan resmi diterima dan dialog selesai dilakukan, massa aksi dari Cipayung Plus membubarkan diri secara teratur pada sore hari. Aksi ini menjadi cerminan bahwa pengawalan kebijakan publik yang strategis, transparan, dan akuntabel dapat disuarakan dengan tetap menjaga kondusivitas kota.
