SuaraParlemen.id, Jambi – Guna memotong birokrasi yang panjang dan mempercepat penanganan masalah di tingkat akar rumput, Pemerintah Kota Jambi berencana menerbitkan regulasi anyar terkait pendelegasian kewenangan penuh kepada para Camat dan Lurah.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Camat dan Lurah se-Kota Jambi di Aula Grha Siginjai, Rabu (3/6/2026). Melalui regulasi berbasis Keputusan Wali Kota ini, jajaran pemerintahan tingkat bawah nantinya akan memiliki otoritas mandiri dalam mengelola pelayanan publik, menjaga keamanan ketertiban, hingga mengeksekusi masalah kebersihan lingkungan.
”Ujung tombak visi-misi pemerintah daerah itu ada di tangan Pak Camat dan Pak Lurah. Jika instrumen wilayah ini memiliki kewenangan penuh, akselerasi pelayanan publik yang responsif, cepat, dan akuntabel pasti akan langsung dirasakan masyarakat,” kata Maulana di hadapan 150 peserta rakor yang terdiri dari Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah.
Langkah penguatan struktural ini sengaja diambil di tengah fokus Pemkot Jambi mematangkan dua program prioritasnya saat ini, yaitu Operator Pengangkut Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) dan program Kampung Bahagia. Melalui rakor yang juga dihadiri Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha ini, sebanyak 11 camat secara bergantian memaparkan peta jalan dan kendala lapangan yang mereka hadapi.
Mengenai penanganan sampah perkotaan, Maulana membeberkan bahwa tantangan ke depan masih cukup besar. Kendati demikian, progres positif terus ditunjukkan lewat skema OPBM yang kini telah mengover 94 titik strategis, terutama di kawasan padat penduduk dan koridor protokol.
”Ada sekitar 200 lebih PR kewilayahan yang harus dituntaskan secara bertahap. Kami menargetkan akhir tahun ini sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat sudah terealisasi 100 persen. Apresiasi setinggi-tingginya untuk para lurah, camat, dan warga yang konsisten mengawal transformasi ini,” ungkapnya.
Rakor intensif yang digelar selama satu hari penuh ini juga menghadirkan perspektif akademis dan birokratis melalui pemaparan materi dari Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN, Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, serta Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi, Dra. Lutfia.
Menutup jalannya acara, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Jambi, Vif Vairi, menegaskan komitmen kolektif seluruh lini instansi untuk menyamakan visi. “Rakor ini menjadi ruang evaluasi dan formulasi konkret. Kami ingin memastikan bahwa jargon ‘Kota Jambi Bahagia’ mewujud menjadi realitas yang nyata di kehidupan masyarakat, bukan sekadar pemanis program semata,” pungkasnya. (Amel)
