SuaraParlemen.id, Jambi – Pemerintah Kota Jambi menjamin penuh jaminan keselamatan kerja bagi belasan ribu pekerja informal di wilayahnya pada tahun 2026. Lewat program Kartu Bahagia, warga kurang mampu dan pekerja informal tidak perlu lagi memikirkan iuran bulanan untuk mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., menjelaskan seluruh biaya premi kepesertaan telah ditanggung oleh pemerintah daerah. Pengumuman ini disampaikan saat memimpin Rapat Teknis Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aula Bapperida, Rabu (10/6/2026).
”Seluruh biaya kepesertaan ditanggung pemerintah daerah, sehingga masyarakat tidak perlu membayar iuran bulanan,” kata Maulana.
Ia menambahkan, perlindungan yang diberikan mencakup biaya penuh perawatan medis akibat kecelakaan kerja hingga dana santunan tunai bagi ahli waris jika peserta meninggal dunia.
”Kalau terjadi kecelakaan kerja, biaya pengobatan dijamin sampai sembuh. Jika meninggal dunia, ahli waris menerima santunan sebesar Rp 42 juta,” tegas Maulana.
Di tahun 2026 ini, Pemkot Jambi mencatat total ada 15.740 warga dari kelompok pekerja rentan yang iurannya dicover penuh. Angka tersebut melesat jauh mengalahkan capaian tahun 2025 yang berada di angka 7.080 pekerja rentan. Khusus di termin anggaran terbaru 2026, terdapat penambahan intervensi baru sebanyak 3.996 pekerja rentan yang didaftarkan ke dalam sistem jaminan kerja ini.
Profesi rentan yang mendapat fasilitas gratis ini meliputi Ketua dan Sekretaris RT, Petugas OPBM, petugas rumah ibadah, Pekerja Harian Lepas (PHL), serta para petugas keagamaan di Kota Jambi.
Maulana memaparkan bahwa langkah perlindungan ini krusial demi menjaga ketahanan ekonomi keluarga pekerja informal saat diterpa musibah di lapangan.
”Ini menjadi bukti nyata dan program berjalan efektif bahwa perlindungan sosial ketenagakerjaan sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dan keluarga yang ditinggalkan,” ujarnya.
Dalam agenda kerja tersebut, tampak hadir pula Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi Hendra Alvian, perwakilan dinas teknis, serta lurah se-Kota Jambi untuk menyelaraskan validasi data penerima manfaat di tingkat akar rumput. (Amel)
