SuaraParlemen.id, Aceh – Anggota DPR Aceh Tati Meutia, mendukung upaya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada pasangan suami istri yang harus menjalani hubungan jarak jauh atau long distance relationship (LDR) akibat penempatan kerja. Menurutnya, penyatuan pasangan yang terpisah bukan sekadar persoalan administratif, tetapi merupakan investasi penting bagi ketahanan keluarga dan masa depan generasi bangsa.
Tati menegaskan bahwa kebijakan penempatan aparatur sipil negara (ASN), tenaga kesehatan, guru, anggota TNI/Polri, maupun pekerja sektor publik lainnya perlu lebih memperhatikan aspek kemanusiaan, terutama bagi pasangan yang telah berkeluarga. Oleh karenanya Tati mengapresiasi program Mendekatkan Pada Domisili dan Mendekatkan Pada Keluarga yang diinisiasi oleh BKN.
“Program tersebut sudah tepat karena memang Negara perlu memandang keluarga sebagai fondasi utama pembangunan. Ketika suami dan istri harus terpisah bertahun-tahun karena penempatan kerja, maka yang terdampak bukan hanya pasangan tersebut, tetapi juga anak-anak dan stabilitas keluarga secara keseluruhan,” ujar Tati.
Menurutnya, kondisi pasangan LDR masih banyak ditemukan di Aceh. Tidak sedikit suami istri yang bekerja di kabupaten atau bahkan provinsi berbeda sehingga hanya dapat berkumpul dalam waktu yang sangat terbatas. Sementara itu, proses mutasi atau penyatuan tempat tugas kerap terkendala prosedur administrasi, keterbatasan formasi, hingga belum optimalnya koordinasi antarlembaga.
Tati mengungkapkan, dampak kondisi tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan banyak pasangan guru yang bertugas di daerah berbeda selama bertahun-tahun sehingga anak harus diasuh oleh kakek dan nenek. Begitu pula tenaga kesehatan yang hanya dapat bertemu keluarga satu atau dua kali dalam sebulan karena lokasi tugas yang berjauhan.
Selain itu, tidak sedikit pasangan yang menghadapi tekanan psikologis, konflik rumah tangga, hingga meningkatnya risiko perceraian akibat minimnya interaksi secara langsung.
“Ketika ayah atau ibu tidak hadir secara utuh dalam kehidupan anak, dampaknya bisa sangat luas, mulai dari berkurangnya pengawasan, munculnya tekanan psikologis, hingga memengaruhi proses pendidikan dan perkembangan perilaku sosial anak,” katanya.
Tati menilai berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa kehadiran kedua orang tua memiliki peran penting dalam membangun kesehatan emosional, karakter, dan perkembangan sosial anak. Oleh sebab itu, kebijakan publik tidak boleh hanya berorientasi pada kebutuhan birokrasi, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan keluarga.
Sebagai solusi, Tati mengusulkan sejumlah langkah strategis kepada pemerintah. Diantaranya menyediakan jalur percepatan mutasi atau penyesuaian penempatan bagi pasangan suami istri yang sama-sama bekerja di sektor publik, membangun sistem data terpadu untuk memetakan pasangan LDR sehingga penataan sumber daya manusia lebih efektif, serta memberikan prioritas penyatuan tempat tugas bagi pasangan yang memiliki anak usia dini maupun anak berkebutuhan khusus.
Ia juga mendorong pemerintah mengembangkan pola kerja yang lebih fleksibel dengan memanfaatkan teknologi digital pada jenis pekerjaan yang memungkinkan dilakukan secara daring. Selain itu, menurutnya perlu disediakan layanan konsultasi dan pendampingan keluarga bagi pasangan LDR sebagai langkah preventif untuk menekan angka konflik rumah tangga dan perceraian.
“Jangan sampai persoalan teknis birokrasi justru mengorbankan keutuhan keluarga. Jika ada hambatan regulasi, mari kita cari jalan keluarnya. Jika ada kendala formasi, pemerintah perlu menyusun skema khusus. Yang terpenting adalah adanya kemauan politik untuk melindungi keluarga Indonesia,” tegasnya.
Tati berharap pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, serta seluruh instansi terkait dapat membangun sinergi dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasangan suami istri yang terpisah karena penugasan.
Menurutnya, keluarga yang harmonis akan melahirkan generasi yang sehat, produktif, dan memiliki karakter kuat sehingga menjadi modal utama dalam pembangunan daerah maupun nasional.
“Ketahanan keluarga adalah modal utama pembangunan bangsa. Ketika keluarga kuat, anak-anak tumbuh dengan baik, produktivitas meningkat, dan masyarakat menjadi lebih sehat secara sosial. Karena itu, penyatuan pasangan suami istri yang terpisah karena pekerjaan harus menjadi perhatian serius pemerintah,” pungkas Tati Meutia. (Kjp)
