SuaraParlemen.id, Kuala Lumpur — Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) melakukan kunjungan strategis ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia di Kuala Lumpur, Senin (10/8/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Malaysia serta sejumlah Atase KBRI terkait, termasuk Atase Hukum dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan. Silaturahmi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi dalam perlindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.
Wakil Duta Besar RI di Kuala Lumpur, Danang Waskito, S.E., M.A., menyambut baik kunjungan LHKI dan PCIM Malaysia. Ia mengatakan KBRI terbuka terhadap kolaborasi dengan Muhammadiyah dalam upaya memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia, khususnya para pekerja migran.
“Pada prinsipnya, KBRI sangat terbuka dan mendukung serta berterima kasih atas segala ikhtiar Muhammadiyah dalam menjaga amanat konstitusional kepada warga negara, khususnya para pekerja, baik dalam aspek pendidikan bahkan kesehatan dengan sistem ta’awun,” ujar Danang.
Sementara itu, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Malaysia, R. Ahmad Romadhoni, S.P., Ph.D., menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong program pendidikan yang dapat meningkatkan kapasitas intelektual warga negara Indonesia di Malaysia, termasuk pekerja migran dan anak-anak mereka.
Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berupaya mengakomodasi kebutuhan pendidikan anak-anak PMI melalui berbagai program, termasuk penguatan layanan Sekolah Indonesia di Malaysia serta dukungan terhadap komunitas pembelajaran yang tersebar di berbagai wilayah.
Ia menilai kolaborasi dengan komunitas diaspora, termasuk Muhammadiyah, terbuka untuk terus dikembangkan guna memperkuat akses pendidikan bagi anak-anak PMI.
Dalam kesempatan tersebut, pimpinan delegasi LHKI yang juga mantan Duta Besar RI untuk Bulgaria, Bunyan Saptomo, menyampaikan sejumlah aspirasi PMI serta temuan lapangan yang dinilai penting untuk menjadi bahan advokasi bersama KBRI.
Bunyan menyebut terdapat tiga aspek fundamental yang menjadi indikator kondisi PMI, yakni legalitas, kapasitas, dan komunitas.
“Kami menyimpulkan bahwa setidaknya ada tiga hal fundamental yang menjadi indikator kondisi PMI, yakni legalitas, kapasitas, dan komunitas,” ungkap Bunyan.
Ia menegaskan, Muhammadiyah di Indonesia, PCIM Malaysia, serta jaringan Muhammadiyah di berbagai negara siap berkontribusi dalam mengawal perlindungan PMI, khususnya kader diaspora, agar ketiga aspek tersebut dapat diperkuat sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga kembali ke Indonesia.
“Insyaallah Muhammadiyah baik di Indonesia maupun PCIM Malaysia serta se-dunia siap mengawal PMI, khususnya kader diaspora, dalam menguatkan dan memastikan tiga indikator PMI baik sebelum keberangkatan, selama bekerja maupun kepulangan di Indonesia,” tegasnya.
Ketua PCIM Malaysia, H. Fauzi Fatkhur, bersama Sekretaris Aunillah, turut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pertemuan tersebut. PCIM Malaysia menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti hasil silaturahmi secara konkret, termasuk melalui program penguatan PMI, advokasi struktural, hingga pemberdayaan ekonomi.
Sebelum pertemuan dengan KBRI, tim gabungan LHKI dan PCIM Malaysia telah melakukan serangkaian kegiatan untuk menyerap aspirasi PMI. Tim yang dipimpin Sekretaris LHKI Dra. Yayah Khisbiyah, M.A. dan didampingi sejumlah anggota, di antaranya Bunyan Saptomo, Dr. Wachid, Agung Rachmat H., M. Subhan Setowara, Puti, Qonita, H.M.I. el Hakim, dan Solikhan, berdiskusi dengan ratusan PMI di sejumlah lokasi.
Rangkaian agenda tersebut berlangsung sejak 5 hingga 10 Agustus 2026. Kegiatan itu juga mendapat dukungan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Prof. Abdul Mu’ti serta Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Ahmad Dzulfikar Tawalla. (Hakim)
