SUARAPARLEMEN.ID, BANDA ACEH — Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh, H. Kasibun Daulay, S.H., dipercaya menjadi Ketua Tim Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan (Timsel BCAD) PKS wilayah Aceh. Penunjukan tersebut dilakukan dalam pelantikan Timsel BCAD secara nasional oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS yang digelar secara hibrida, Senin (26/10/2026).
Pelantikan yang disertai penandatanganan pakta integritas itu menjadi bagian dari persiapan PKS dalam menjaring bakal calon anggota legislatif untuk menghadapi Pemilu 2029.
Kasibun mengatakan, pembentukan tim seleksi sejak dini bertujuan menjaring calon anggota legislatif yang memiliki integritas, kapasitas, serta kesiapan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Pertarungan Pemilu 2029 diprediksi akan lebih berat dibandingkan 2024. Karena itu, persiapan harus dimulai dari sekarang agar kita bisa menjaring calon anggota legislatif yang memiliki integritas tinggi, kapasitas mumpuni, dan kesiapan bekerja di lapangan,” ujar Kasibun seusai pelantikan.
Ia menjelaskan, proses seleksi juga akan memperhatikan komitmen bakal calon terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Sejumlah isu yang menjadi perhatian PKS Aceh meliputi pengentasan pengangguran, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan pemuda, pengarusutamaan keluarga, serta pengokohan Syariat Islam di Aceh.
“Caleg PKS ke depan tidak boleh jauh dari persoalan rakyat. Kami memfokuskan perhatian pada pengentasan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan pemuda, pengarusutamaan keluarga, serta pengokohan Syariat Islam di Aceh,” katanya.
Kasibun juga menyebutkan bahwa PKS membuka kesempatan bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam proses pencalonan anggota legislatif. Menurutnya, anak muda yang memiliki gagasan, integritas, dan komitmen pengabdian perlu mendapat ruang untuk berkontribusi melalui jalur politik.
Melalui pembentukan Timsel BCAD, PKS mulai menyiapkan proses penjaringan bakal calon anggota legislatif untuk Pemilu 2029. Proses tersebut diharapkan dapat menghasilkan calon wakil rakyat yang mampu menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan serta memperjuangkan aspirasi masyarakat. (Kjp)
