SuaraParlemen.id, Takengon – Aliansi Relawan Wilayah Tengah Aceh (ARA) secara resmi menyampaikan 10 poin tuntutan dan aspirasi kepada Kasatgas PRR Pasca Bencana Sumatera, Prof. Muhammad Tito Karnavian, terkait penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh sejak akhir 2025 lalu.
Dalam pernyataan yang dirilis pada Senin (20/4/2026), Koordinator ARA, Yunadi HR, menegaskan urgensi percepatan pemulihan sarana vital seperti normalisasi sungai, perbaikan jembatan, dan jalan di wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, serta Aceh Tenggara.
“Langkah percepatan infrastruktur ini sangat mendesak karena berpengaruh signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah tengah Aceh,” ujar Yunadi.
Selain percepatan fisik, ARA mendorong pembentukan Media Center Satgas PRR yang terbuka dan responsif guna menyajikan informasi publik terkait tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi secara transparan. Mereka juga mendesak pemerintah untuk segera merilis Master Plan (Rencana Induk) pemulihan Aceh agar prosesnya dapat terpantau dengan jelas oleh publik.
“Kami juga mendorong pelibatan elemen sipil secara aktif dalam kolaborasi di tiap tingkatan Satgas PRR. Partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan pemulihan pasca-bencana,” tambah Yunadi.
Beberapa poin krusial lain yang diusulkan ARA meliputi:
- Pendidikan dan Kesehatan: Perhatian khusus bagi kawasan terdampak.
- Ketahanan Masyarakat: Pelatihan warga siaga bencana dan penguatan ketahanan pangan.
- Infrastruktur Transportasi: Usulan perpanjangan runway Bandara Rembele (TKE) untuk kondisi gawat darurat.
- Relokasi: Kepastian pembebasan lahan untuk Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap).
- Akselerasi Dana Otsus: Usulan pembentukan Tim Staf Khusus Presiden untuk Aceh guna mengawal isu kebencanaan dan penyerapan dana Otonomi Khusus.
Aspirasi ini juga ditembuskan kepada Gubernur Aceh, Ketua DPR Provinsi Aceh, serta para Bupati di empat kabupaten wilayah tengah Aceh untuk mendapatkan perhatian serius dari seluruh jajaran pemangku kebijakan. (Kjp)
