SuaraParlemen.id, Aceh Tengah – Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah, Susilawati, mengawal langsung agenda advokasi puluhan tenaga Penyuluh Pertanian Paruh Waktu (PW) asal Kabupaten Aceh Tengah ke tingkat pusat. Langkah taktis ini diambil guna memperjuangkan kejelasan nasib, status, serta peningkatan kesejahteraan para ujung tombak ketahanan pangan daerah tersebut.
Dalam misi kedinasan di Jakarta yang berlangsung pada 13–16 April 2026 tersebut, perwakilan dari 72 penyuluh pertanian paruh waktu difasilitasi untuk mengikuti rapat audiensi resmi bersama Komisi IV DPR RI serta jajaran kementerian terkait sektor agraria.
”Kami hadir mendampingi dan memfasilitasi perwakilan dari 72 Penyuluh Pertanian Paruh Waktu untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada pemerintah pusat dan DPR RI. Mereka merupakan ujung tombak pendampingan petani di lapangan yang selama ini telah memberikan kontribusi besar bagi sektor pertanian,” ujar Susilawati di Gedung Parlemen, Senayan.
Menurut Susilawati, berbagai hambatan struktural yang dihadapi para tenaga lapangan ini—mulai dari kepastian status kepegawaian hingga kelayakan jaminan harian—sudah sepatutnya mendapat respons serius dari pembuat kebijakan makro.
Pertemuan dengan Komisi IV DPR RI ini diharapkan menjadi jembatan bagi lahirnya regulasi serta kebijakan baru yang lebih berpihak kepada kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian di seluruh pelosok Indonesia.
Susilawati menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan tulang punggung utama perekonomian masyarakat di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Oleh karena itu, performa para petani sangat bergantung pada pembinaan intensif yang diberikan oleh para penyuluh yang kompeten dan sejahtera.
”Kami berharap perjuangan ini membuahkan hasil yang baik dan memberikan kepastian bagi para penyuluh pertanian yang selama ini telah mengabdikan diri untuk kemajuan sektor pertanian dan kesejahteraan petani,” kata Susilawati optimis.
Aksi pengawalan ini pun ditutup dengan apresiasi mendalam dari pimpinan dewan kepada para utusan penyuluh yang terus menjaga komitmen profesionalitas mendampingi petani di daerah, meski masih harus beroperasi di tengah berbagai keterbatasan fasilitas. (Kjp)
